MP, PEKANBARU – Menteri BUMN Erick Tohir diminta tegas terkait insiden yang menimpa 11 pekerja eksplorasi minyak PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Musibah yang menimpa para pekerja itu terjadi sejak Blok Rokan diambil alih dari PT Chevron Pacific Indonesia pada 9 Agustus 2021 lalu. Sebanyak 11 karyawan mitra kerja BUMN itu tewas di lokasi kerja.
Insiden pertama terjadi 18 Januari lalu, seorang pekerja dari PT Asrindo Citraseni Satria, sub kontraktor PT PHR, bernama Derikson Siregar (22) tewas dalam kecelakaan kerja. Dia meregang nyawa usai tertimpa besi FOSV di Rig-06 areal Minas.
Tidak berhenti di situ, awal tahun 2023 ini, sudah 4 karyawan mitra kerja PT PHR tewas akibat kecelakaan kerja.
Terakhir, pada Jumat (24/2/2023) kemarin, kecelakaan kerja kembali terjadi. Kali ini menimpa 3 orang karyawan PT PPLI di Balam South, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).
Rentetan kecelakaan kerja ini membuat masyarakat Riau prihatin. Salah satunya dari T Ibnul Ikhsan, aktivis Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Provinsi Riau (AMPR).
Dikatakan, dia bersama teman teman yang peduli terhadap insiden itu melakukan aksi unjukrasa damai di gerbang masuk wilayah kerja dan perumahan PT PHR (eks PT Chevron Pacific Indonesia), Rumbai, Pekanbaru, Kamis (2/3/2023) lalu.
Dalam aksinya, mereka membentangkan spanduk bertuliskan Jaffee A Suardin Out. Selain itu mereka juga membawa keranda putih dan ditaburi bunga sebagai bentuk solidaritas terhadap para pekerja yang tewas tersebut.
“Kami kemari untuk mengawal tragedi K3 ini hingga tuntas sebagai bentuk pertanggungjawaban kami sebagai mahasiswa dan pemuda daerah diamanahkan berperan aktif sebagai kontrol sosial,” kata Ibnul Ikhsan saat berorasi dalam aksi peduli itu.
Di kesempatan itu, massa AMPR juga menuntut kepada Dewan Komisaris PHR untuk mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara Direktur Utama PT PHR, Jaffee A Suardin dan EVP Upstream Business Edwil Suzandi. Tenggat yang diberikan 30 hari dari.
PT PHR dituntut massa pengunjukrasa untuk segera menggelar RUPS dengan agenda perbaikan sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan lindungi lingkungan untuk mencapai tujuan operasi industri Hulu Migas yang nihil kecelakaan (zero accident).
Desakan terhadap Menteri BUMN Erick Thohir juga disampaikan Larshen Yunus, aktivis sekaligus Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau.
Dia mengaku merasa sedih, miris dan berduka akibat kasus kecelakaan kerja yang terjadi di wilayah kerja PT PHR baru-baru ini.
“Apalagi insiden itu terjadi dalam kurun waktu yang cukup singkat, sudah 11 nyawa pekerja yang melayang. Tentu, terlebih dahulu kami sampaikan duka cita yang mendalam. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik disisiNya dan keluarga yang ditinggalkan segera diberi kekuatan,” katanya kepada wartawan, Jumat (3/3/2023).
Menurut Yunus, Menteri BUMN Erick Thohir harus bersikap tegas dalam menyikapi insiden ini.
“Jangan justru jadi bumerang bagi nama baik PHR. Kami sangat berharap ada sikap tegas dari Menteri BUMN dan Dirut PHR,” harapnya.
Larshen mengaku, dirinya telah melayangkan surat ke Kantor Pertamina Pusat, agar secepat mungkin membentuk tim independen untuk melakukan investigasi terkait permasalahan tersebut.
“Agar semuanya berjalan dengan baik dan benar, maka harus dibentuk tim independen, guna melakukan proses investigasi yang mendalam. Hal-hal apa saja yang membuat terjadinya kecelakaan seperti itu. Jangan buang badan dengan menimpakan kesalahan pada mitra,” pungkasnya.
Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau, Imron Rosyadi mengungkapkan, terkait kecelakaan kerja di PT PHR memang terdapat persoalan K3. Dia juga mengatakan, kecelakaan kerja yang terjadi di sektor Migas akhir-akhir ini merupakan lemahnya pengawasan dari Ditjen Migas.
“Bahwa kecelakaan kerja yang terjadi di sektor migas akhir-akhir ini di Riau adalah lemahnya pengawasan dari Ditjen Migas. Disnakertrans Provinsi Riau tidak mau terus disalahkan, sebab persepsi perusahaan di sektor Migas mereka sudah mengikuti dan melaksanakan apa yg sudah dipersyaratkan oleh Ditjen Migas,” tegas Imron.
Menurut Imron, pihaknya akan melaporkan temuan ini ke Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Pertamina Pusat, SKK Migas dan Kementerian ESDM.
“Ya, jadi ada persoalan di K3 itulah kenapa kami minta rapat khusus dengan SKK Migas Pusat dan Kementerian ESDM. Jadi kita ingin beberkan persoalan K3 di lapangan ini yang memang harus diperbaiki secara fundamental di sektor Migas ini,” tutupnya. * (rls/Ryan Ferdinan)