MediumPos
Untuk Ummat Kami Sampaikan

5 Organisasi Profesi di Riau Tolak RUU Kesehatan ”Omnibus Law”

MP, PEKANBARU – Sebanyak 5 (lima) organisasi profesi kesehatan di wilayah Riau menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law yang kini sedang dibahas DPR RI di Jakarta.

Penolakan itu disampaikan masing masing ketua organisasi profesi seperti katan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) usai diskusi yang diadakan pihak Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru, tadi pagi (6/11/2022).

Usai menandatangani hasil Forum Publik ”Kajian RUU Kesehatan Omnibus Law”, Ketua IDI Cabang Riau Dr Zul Asdi membenarkan 5 organisasi profesi kesehatan di Bumi Lancang Kuning ini yang menolak RUU tersebut.

Penolakan itu dijadikan semacam pernyataan sikap dan akan disampaikan langsung ke pimpinan DPRD Riau untuk diteruskan ke DPR RI.

”Demi kepentingan masyarakat banyak IDI wilayah Riau beserta organisasi profesi Kesehatan lainya mendukung perbaikan sistem kesehatan nasional. Namun setelah draf RUU Kesehatan itu beredar di masyarakat saat ini,” tuturnya.

Zul Asdi mengatakan, pembahasan RUU kesehatan tidak bisa menghapuskan UU yang mengatur tentang profesi kesehatan. Alih-alih menghapus, Zul Asdi justru mendorong adanya penguatan UU Profesi Kesehatan lainnya.

Selain itu, tambah Zul Asdi, Kelima organisasi kesehatan di Riau ini juga mendesak pemerintah dan DPR lebih aktif melibatkan organisasi profesi kesehatan dan unsur masyarakat dalam memperbaiki sistem kesehatan untuk masa depan Indonesia yang lebih sehat.

“Kami sepakat kebijakan kesehatan harus mengedepankan jaminan hak kesehatan terhadap masyarakat. Dalam menjamin praktik dari tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya, harus dipastikan kompetensi dan kewenangannya agar keselamatan pasien dapat tetap dijaga,” terangnya.

Zul Asdi juga mengingatkan, masih banyak tantangan kesehatan yang perlu ditangani, seperti penyakit TBC, gizi buruk, kematian ibu-anak atau KIA, maupun penyakit-penyakit triple burden yang memerlukan pembiayaan besar.

Kemudian, pembiayaan kesehatan melalui sistem JKN, dan pengelolaan data kesehatan di era kemajuan teknologi serta rentannya kejahatan siber.

“Tantangan ini harus dihadapi dengan melibatkan stakeholder dan masyarakat,” ucap Zul Asdi.

Sementara Ketua PDGI Wilayah Riau, Dr Burhanudin mengatakan bahwa memperbaiki sistem kesehatan secara komprehensif merupakan hal yang paling penting dilakukan untuk saat ini. Karna perbaikan harusnya dimulai dari pendidikan hingga pelayanan.

Acuannya bisa mengacu pada dokumen Global Strategy on Human Resources for Health Workforce 2030 yang diterbitkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2016.

Perbaikan dilakukan oleh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pemberi kerja, asosiasi profesi, institusi pendidikan, hingga masyarakat sipil.

“Hal ini sejalan dengan prinsip governance, di mana pemerintah melibatkan secara aktif pemangku kebijakan lain. Isu pemerataan dan kesejahteraan tenaga kesehatan haruslah menjadi prioritas saat ini,” tutup Dr Burhanudin. * (DW Baswir)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.