MediumPos
Untuk Ummat Kami Sampaikan

APMRB Desak Kejati Riau Usut Kasus Dugaan Penggelapan mantan Sekda dan Bupati Inhu

MP, PEKANBARU – Sekitar 50 pengunjukrasa yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Mahasiswa Riau Bersatu (APMRB), Kamis siang (11/8/2022), menggelar aksi unjukrasa damai di gerbang masuk kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) setempat.

Sebelum berorasi dan membentang beberapa spanduk di gerbang aparat penegak hukum (APH) Riau itu, para pengunjurkasa ini melakukan aksi serupa di bundaran Tugu Zapin, pertigaan Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Gajah Mada Pekanbaru.

Beberapa spanduk yang berukuran ”raksasa” itu terpampang foto eks Bupati Indragiri Hulu (Inhu) YA dan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) berinisial H, serta mantan Bupati Inhu RTR. Lalu ada juga tampang bos PT Duta Palm Group Surya Darmadji yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Jaksa Agung,

”Kami meminta pihak Kejati Riau di bawah kepemimpinan yang baru, Bapak Supriadi, S.H., M.H., untuk memanggil dan memeriksa mantan Sekdakab Inhu Hendrizal bersama Bupati Yopi Arianto terkait dugaan penggelapan hasil dari 1.500 hektar perkebunan kelapa sawit dari PT Duta Palma untuk masyarakat Pangkalan Kasai,” kata Andre Kurniawan, Koordinator Lapangan (Korlap) 2 APMRB dalam orasinya.

Dia memastikan, sudah 5 (lima) tahun perkebunan kelapa sawit seluas 1.500 hektare itu tidak diserahkan kepada masyarakat.

”Padahal tahun 2017 lalu, pihak PT Duta Palma Group, terdiri dari PT Palma Satu, PT Kencana Amal Tani, PT Banyu Bening dan PT Panca Agro Lestari sudah bersedia menyerahkan lahan seluas 1.500 hektare untuk masyarakat 5 desa di Kabupaten Inhu,” timpal Angki Kurniawan, Korlap 1 APMRB.

Penyerahan lahan untuk masyarakat 5 desa, yang terdiri dari Desa Penyaguan, Desa Pangkalan Kasai, Desa Kuala Mulia, Desa Kuala Cenaku dan Desa Danau Rambai. Penyerahan lahan itu diinisiasi Sekdakab Inhu Hendrizal. Ketika itu, PT Duta Palma Group mau menyerahkan lahan kebun sawit pola KKPA itu setelah ada jaminan dari Pemkab Inhu tidak akan ada lagi tuntutan serupa.

Kedua, Pemkab Inhu diminta akan membantu dan mempermudah terhadap seluruh proses permohonan legalitas yang sedang ataupun yang akan diajukan di kemudian hari oleh PT Duta Palma Group.

Ketiga, Pemkab Inhu bersedia mengkoordinir secara langsung pelaksanaan pembagian lahan kebun kelapa sawit pola KPPA kepada masyarakat 5 Desa di Inhu itu.

”Namun setelah perjanjian itu, tidak ada yang didapat oleh masyarakat settempat,” pungkas Angki lagi.

Usai berorasi, massa APMRB yang terdiri dari Forum Pemuda Mahasiswa Peduli Hukum Riau (FPMPH-R), Forum Kota Rakyat Biasa (Forkot) dan Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GERAK), Ketua Koperasi Rahmat Tani Usaha dan beberapa masyarakat dari 5 Desa, Kecamatan Pangkalan Kasai itu diundang untuk menyampaikan aspirasi mereka di ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Riau.

Kehadiran perwakilan pengunjukrasa itu disambut Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Riau Budi Raharjo dan Kasi Penkum dan Humas Bambang. Setelah aspirasi mereka ditampung oleh perwakilan Kajati Riau itu, massa APMRB itu pun membubarkan diri dengan tertib. * (DW Baswir)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.