MP, JAKARTA –Berkas dan data dugaan rekayasa piutang Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru diserahkan Forum Mahasiswa Pemuda Riau Bersatu (FMPRB) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI).
Koordinator Umum (Korum) FMPRB Septiandi Putra kepada Medium Pos, Kamis (9/6/2022), berharap berkas dan data yang diserahkan ini bisa dijadikan alat bukti awak kecurangan diduga rela melakukan tindak kecurangan dengan merekayasa piutang demi meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.
Saat menyerahkan laporan itu, Septiandi Putra juga menulis seracik pesan khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D terhadap kondisi di Kota Pekanbaru saat ini.
“Sehingga kami berharap Menkeu dapat merekomendasikan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau untuk mencabut penghargaan WTP yang diraih oleh Kota Pekanbaru tahun 2021, karena ada masalah dugaan rekayasa laporan piutang Bapenda di masa pemimpinan Kepala Bependa Pekanbaru Zulhelmi Arifin,” tukasnya.
Korum FMPRB juga mendesak BPK Perwakilan Riau benar-benar serius serta profesional dalam mengaudit keuangan pemerintah kabupaten dan kota se Provinsi Riau, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) nya.
Seperti diketahui pihak FMPRB terpaksa berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan laporan hasil investigasi mereka terhadap kecurangan Bapenda Kota Pekanbaru. Sebelum “menjambangi” kantor Kemenkeu RI, mereka juga sudah mengantar berkas yang sama ke Bareskrim Mabes Polri, Selasa (7/6/2022) lalu.
Langkah yang dilakukan FMPRB ini sebagai buntut tidak ada respon dari Aparat Penegak Hukum (APH) di Riau.
”Kami sudah melaporan perkara ini saat aksi demonstasi di Kejari (Kejaksaan Negeri, Red) Kota Pekanbaru pada 20 Mei 2022 lalu. Tak ditanggapi, kami lanjutkan aksi ke Polda dan Kejati (Kejati) Riau. Tapi lagi lagi kami harus kecewa laporan kami di-cuek-in,” tuturnya.
Septiandi Putra berharap, perjuangan elemen masyarakat, mahasiswa dan pemuda di Provinsi Riau yang diwakili hingga ke ibukota Jakarta akan mendapatkan tindak lanjut dari APH.
Jika tidak juga ditanggapi, imbuhnya, pihaknya sepulang ke Pekanbaru bakal mengadakan aksi demonstrasi tahap II secara besar besaran. Baik di Pekanbaru maupun di Jakarta.
”Sekali lagi kami tegaskan kami memiliki bukti kuat terkait laporan ini,” tutupnya. * (DW Baswir)