MP, PEKANBARU – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau diminta segera mengeluarkan hasil audit penggunaan anggaran bahan bakar minyak (BBM) di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) 2019 hingga 2021.
Permintaan itu disampaikan 30-an pengunjukasa dari Pengurus Koordinator Cabang Mahasiswa Islam Indonesia (MII) Provinsi Riau, saat menggelar aksi di kantor BPKP Riau, Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Jumat (15/12/2023) siang.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Ari Friatna dalam orasinya mendesak Kepala BPKP Perwakilan Riau untuk segera mengeluarkan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi anggaran pengadaan BBM di Dinas Perkim Kabupaten Rohul tahun anggaran 2019-2021.
“Kami meminta auditor BPKP Provinsi Riau untuk tidak memperlambat atau menunda-nunda hasil audit. Sebab sudah hampir 3 bulan belum keluar juga,” ucapnya.
Karena dianggap lama, massa Kordinator Cabang (Korcab) MII Riau mendesak Kepala BPKP Provinsi Riau untuk mengevaluasi auditor yang melakukan penghitungan kerugian negara atas dugaan korupsi belanja pengadaan BBM di Dinas Perkim Rohul ini.
Aksi unjukrasa ini sempat diwarnai saling dorong antara pengunjukrasa dengan pihak kepolisian.
Aksi itu sempat mereda ketika Korwas Bidang Investigasi BPKP Provinsi Riau Adi Sucipto dan Kabag Umum Krisno menemui massa pengunjukrasa.
Kepada pengunjukrasa, kedua perwakilan BPKP Perwakilan Riau ini mengucapkan terimakasih kepada mahasiswa MII yang sudah menyampaikan aspirasinya.
“Aspirasi adik adik ini saya terima dan akan saya sampaikan kepada pimpinan,” janjinya.
Usai mendengar penjelasan dari perwakilan BPKP ini, para pengunjukrasa dari Pengurus Koordinator Cabang Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Riau itu membubarkan diri dengan tertib. * (Jhonri)