MediumPos
Untuk Ummat Kami Sampaikan

Dinilai Bertentangan dengan UU ASN & Pilkada, NasDem Minta SE Mendagri No.821/5492/SJ Dicabut

MP, JAKARTA – Dinilai bertentangan dengan Undang Undang (UU) Aparat Sipil Negara (ASN) dan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Partai NasDem meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mencabut Surat Edaran (SE) No.821/5492/SJ.

SE Mendagri No.821/5492/SJ itu tentang Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas/Pejabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah.

”Terbitnya SE Mendagri ini membawa kemunduran bagi proses demokrasi dan prinsip ‘good government’ dalam kehidupan bernegara kita. Terbitnya SE ini juga menjadi manifestasi dari praktik otoriterianisme dari seorang pejabat pemerintahan yang tidnak mengindahkan ketentuan ketentuan yang telah berlaku,” kata Willy Aditya, Ketua DPP Partai NasDem yang siaran pers yang diterima Medium Pos, Rabu (21/9/2022).

Dia menambahkan, SE Mendagri tersebut telah menyimpangi atuaran yang bersifat tugas dan memaksa diatur dalam Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (3) UU No.10 Tahun 2016 terkait dengan larangan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Bahkan larangan tersebut juga diatur dalam UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena Plt, Pj, Pjs mendapatkan kewenangan dari mandat, bukan delegasi atau bahkan atribusi. Hal tersebut menjadikannya tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.

Willy menegaskan, SE ini berbahaya karena telah bertentangan dengan UU ASN dan secara khusus UU Pilkada. Apalagi jika Plt, Pj dan Pjs Kepala Daerah mengundurkan diri pada saat pendaftaran Pilkada dan mendaftarkan sebagai pasangan calon (3 bulan sebelum pencoblosan), yang berarti menabrak ketentuan 6 bulan pencoblosan.

Apalagi, imbuhnya, dalam SE Mendagri itu dinyatakan bahwa tidak diperlukan permohonan persetujuan, sehingga tidak tepat lah aturan ini. Padahal, persetujuan Mendagri terkait dengan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (3) UU no.10 Tahun 2016, justru harus didasarkan pada pemohonan dari pejabat Gubernur, Bupati dan atau Walikota sebagai pembina kepegawaian di pemerintahan daerah.

Oleh sebab itu, kata Willy lagi, NasDem meminta Mendagri Tito Karnavian untuk segera mencabut atau merevisi SE tersebut, agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan menimbulkan polemik dalam perikehidupan pemerintahan daerah.

”Sebagai pembantu Presiden, hendak lah Mendagri tidak mengambil kebijakan yang dapat menjerumuskan Presiden lewat ketentuan yang dapat menimbulkan polemik dalam kehidupan bernegara,” pungkasnya. * (DW Baswir)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.