MediumPos
Untuk Ummat Kami Sampaikan

Direktur RSD Madani Bungkam, LP-KPK Desak Pj Walikota Usut Pemotongan Gaji THL

MP, PEKANBARU – Direktur RSD Madani Pekanbaru, Arnaldo Eka Saputra tetap bungkam saat ditanya terkait pemotongan gaji ratusan tenaga harian lepas (THL) hingga 50 persen di rumah sakit ia kelola.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp (WA) terkait apakah pemotongan gaji THL itu merupakan inisiatif pihak RSD Madani atau memang kebijakan Penjabat (Pj) Walikota Muflihun, mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) ini tidak menanggapinya.

Sikap membisu ini disayangkan beberapa pimpinan lembaga masyarakat anti rasuah, seperti Feri Sibarani, Ketua Harian Lembaga Pengawasan Kebijakan dan Keadilan (LP-KPK) Komisi Daerah Provinsi Riau.

Kepada sejumlah wartawan, Kamis (24/11/2022), Feri menegaskan saat seperti ini Pj Walikota Pekanbaru harus segera bertindak. Apalagi ini masalah hajat hidup orang banyak.

“Ini sudah meresahkan warga Pekanbaru, terutama THL yang bekerja di rumah sakit milik Pemko Pekanbaru. Ini merusak
citra pemerintah kota Pekanbaru Koq sampai tega memotong hak pegawai rumah sakit Madani hingga mencapai 50 persen, dari nilai gaji setiap bulannya, ” kata mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi magister atau S2 Hukum di Fakultas Hukum Unilak ini.

Pernyataan senada disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) Romi Frans.

Dia meminta kepada Pj Walikota Pekanbaru melakukan evaluasi terhadap Direktur RSD Madani dan jajaran. Jika memang telah terjadi mal-adminstrasi segera berikan sanksi tegas.

Romi Frans menduga pengadaan pegawai non ASN di RSD Madani Pekanbaru tidak mengacu kepada Peraturan Walikota (Perwako) nomor : 222 tahun 2020 tentang Pengelolaan Pegawai non PNS pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru.

Direktur RSD Madani, kata Romi, menerbitkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru Nomor : 445/RSDM-UM/892/2021, selanjutnya SK nomor : 445/RSDM-UM/887/2221 tanggal 21 Mei 2021.

Dari kedua Surat Keputusan Direktur RSDM diduga hanya sebagai formalitas belaka atau akal-akalan.

Pasalnya, terbitnya SK Direktur RSD Madani Nomor : nomor : 445/RSDM-UM/887/2221 tanggal 21 Mei 2021 pada poin kedua berbunyi : Bagi yang namanya tercantum dalam SK, wajib mengikuti tahap wawancara. Namun saat https//rsdmadani.pekanbaru.go id di kunjungi lagi-lagi tidak menampilkan secara utuh hasil seleksi wawancara.

Selanjutnya SK Nomor 445/RSDM-UM/892/2021, dalam poin kedua disebutkan : Bagi yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan wajib mengikuti masa training, yang di unggah dalam website resmi RSD Madani https//rsdmadani.pekanbaru.go id.

“Namun saat link dibuka tidak menampilkan secara utuh hasil wawancara dimaksud,” pungkasnya. * (DW Baswir)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.