MP, PEKANBARU – Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani bungkam saat dimintai klarifikasi terkait dugaan mal adminitratasi dalam rekruitmen pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN).
‘’Beberapa kali kita mempertanyakan hal ini kepada Direktur RSD Madani Pekanbaru, Bapak dokter Arnaldo Eka Putra. Tapi hingga kini belum ada jawaban,’’ kata Romi Frans, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) dalam perbincangan dengan wartawan, Jumat (27/1/2023).
Dibeberkan Romi, RSD Madani Pekanbaru sebagai salah satu rumah sakit pemerintah memiliki organisasi perangkat yang ‘’gemuk’’. Bayangkan saja, tenaga harian lepas (THL) nya saja mencapai 600 orang lebih.
Sehingga, imbuhnya, ada dugaan pengadaan pegawai di rumah sakit yang berada di Jalan Garuda Sakti, Kecamatan Bina Widya itu tahun 2021 hingga 2022 tidak sesuai dengan standar operator prosedur (SOP).
Ditegaskannya, SPKN siap dikonfrontir untuk uji materi dengan bersama sama cross-check dengan melibatkan Inspektorat Kota Pekanbaru dan wartawan.
‘’Siapa saja THL yang 600 orang itu, yang mana orangnya, apa tugasnya. Semua serba tidak transparan. Maka patut diduga telah mengabaikan Perwako Pekanbaru nomor: 222 tahun 2020 tentang mekanisme dan proses pengadaan pegawai non PNS (rekruitmen) di BLUD RSD Madani, khususnya pada Pasal 6 (enam), selanjutnya dalam pasal 10 (sepuluh) ayat 1huruf b dan pasal 1 huruf c,’’ pungkasnya.
Anehnya lagi kata Romi Frans, dari informasi yang kita rangkum bahwa sampai hari ini amprah gaji Dirut RSDM masih dari Sumbar dan ini menjadi pertanyaan buat kita bagaimana dengan SK penugasannya di Pekanbaru?
‘’Ini saja sebenarnya sudah menyalahi aturan. Padahal masih banyak Putra daerah Pekanbaru yang memiliki potensi menjadi Dirut RS Madani,’’ kata Romi lagi.
‘’SPKN juga mempertanyakan, SK penugasan Dirut RSD Madani itu, dan akan kita telusuri, karena dia pindah ke Pekanbaru di masa Sekda kota Pekanbaru yang lama (M.Jamil, Red),’’ pungkasnya. * (DW Baswir)