DPRD Kota Pekanbaru Paripurna Gelar Pandangan Umum Fraksi tentang Ranperda Angkutan Umum Massal
MP, PEKANBARU– Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menggelar paripurna Pandangan Umum Fraksi tentang Ranperda tentang Angkutan Umum Massal di Kota Pekanbaru, Senin (07/08/2023).
Rapat paripurna ini merupakan pembahasan kedua terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) setelah sebelumnya digelar Paripurna Penyampaian Ranperda Angkutan Massal di Kota Pekanbaru.
“Ya benar, Paripurna Pandangan Umum Fraksi Ranperda ini sudah kita laksanakan. Kini tinggal menunggu Paripurna selanjutnya, yakni Jawaban Pemerintah,” tutur Nofrizal Wakil Ketua DPRD Pekanbaru.
Menurut politisi senior Partai PAN ini, Ranperda diusulkan Pemko Pekanbaru yang masuk dalam Prolegda Kota Pekanbaru 2023. Pembahasannya, telah disetujui legislatif untuk dibahas ke tingkat selanjutnya.
Kebetulan Nofrizal sendiri yang memimpin Paripurna ini kemarin. Disebutkannya, aturan angkutan massal memang penting dibuat, untuk menyempurnakan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat. “Ini untuk memaksimalkan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat,” imbuhnya.
Sementara Jurubicara Fraksi Partai Golkar Masni Ernawati mengatakan fraksinya menitikberatkan pelayanan maksimal angkutan massal ini, harus lebih ditingkatkan. Karena ini merupakan pelayanan yang sangat penting dan diidam-idamkan masyarakat Kota Pekanbaru.
“Kami Fraksi Golkar juga minta juga pertegas PAD dari Ranperda ini untuk Kota Pekanbaru,” tegasnya.
Sementara jurubicara Fraksi Hanura NasDem Eri Sumarni menyampaikan pandangan fraksinya. Bahwa fraksinya menyambut baik Ranperda ini dibuat. Namun harus lebih menguntungkan masyarakat, melalui pelayanan yang maksimal.
“Beberapa catatan fraksi kami yang paling prioritas, utamakan pelayanan bagi masyarakat Kota Pekanbaru,” ungkapnya.
Selain Fraksi Golkar dan Hanura NasDem, pandangan yang sama juga disampaikan semua fraksi lainnya di DPRD Pekanbaru. Mereka berharap, dengan adanya Ranperda ini nanti, perencanaan transportasi massal di Kota Pekanbaru, bisa lebih baik lagi.
Sebelumnya, Sekda Indra Pomi Nasution, bahwa Pemko mengajukan Ranperda ini, terkait aturan tersebut terkait pola, sistem dan sistem perencanaan transportasi di kota ini.
“Termasuk parkir di tepi jalan dan sebagainya. Inilah yang mau diatur dalam penyelenggaraan transportasi ini,” terangnya.
Menurut Indra Pomi, aturan ini diusulkan agar sistem manajemen transportasi umum berjalan baik dan handal di Kota Pekanbaru.
Sebab, imbuhnya, transportasi umum di Kota Pekanbaru sudah memiliki sistem dengan baik, yakni adanya transportasi massal yang dioperasikan Pemko pada beberapa tahun terakhir.
Transportasi umum yang dimiliki Pemko Pekanbaru seperti Bus TMP, kata Indra, sudah terintegrasi sejumlah tujuan. Bahkan juga terintegrasi dengan transportasi yang dimiliki Pemprov Riau.
“Termasuk kita ingin mengintegrasikan transportasi sungai dengan transportasi darat, sebab Kota Pekanbaru dikenal dengan kota perdagangan dan jasa,” ucapnya.
Dia juga menyampaikan, aturan ini juga ingin menerapkan retribusi bagi angkutan umum milik Pemko Pekanbaru, yakni Bus TMP, sebab masih dibantu oleh APBD Pekanbaru.
“Kami menyambut baik persetujuan DPRD, yang menyetujui Raperda ini dibahas ke tingkat selanjutnya,” tutupnya. * (Marden)