MP, PEKANBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar Rapat Paripurna ke-1 masa persidangan III tahun sidang 2023/2024 dengan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru , Senin (10/6/2024).
Rapat paripurna itu beragendakan penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemko Pekanbaru tahun 2023 mendapat sorotan legislatif terutama kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Rapat Paripurna ini diawali pembacaan agenda sidang oleh Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Pekanbaru Hambali Nanda.
Lalu rapat diserahkan kepada pimpinan Dewan Kota yang terdiri dari Wakil Ketua Ginda Burnama didampingi Tengku Azwendi Fajri dan Nofrizal.
Sementara laporan Pansus LKPJ 2023 dibacakan Wakil Ketua Pansus Krismat Hutagalung.
Berdasarkan laporan Pansus itu, setiap OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru mendapat catatan, mulai dari Dinas PUPR, Perkim, Kesbangpol, Disdik, Diskes, Satpol PP, DLHK, Disperindag, Damkar, Dinsos dan OPD terkait lainnya.
Untuk Dinas PUPR, Pansus menekankan soal lemahnya pengawasan Pemerintah terhadap perbaikan jalan rusak akibat jaringan IPAL maupun PDAM.
Pemko Pekanbaru dinilai tidak serius dalam melakukan upaya pencegahan, lantaran jumlah titik banjir di Kota Bertuah ini semakin bertambah.
“Sudah banyak dilakukan kajian, tapi titik banjir kian bertambah saja. Kalau kita lihat tidak ada upaya serius dari pemerintah secara terencana terukur dan berkelanjutan,” ucap Krismat dalam sidang paripurna itu.
Pansus menyarankan untuk mengurangi potensi banjir Pemko harus fokus membangun drainase baru, normalisasi anak sungai.
Krismat juga meminta pemerintah melakukan pemetaan titik banjir serta masterplan banjir di setiap titik di Pekanbaru, agar penagangan banjir lebih maskimal. Serta harus bersinergi dengan Pemprov dan pusat.
Sementara itu, anggota DPRD Pekanbaru dari Fraksi PKS, Muhammad Isa Lahamid berharap kepada Pj Walikota bisa memperbaiki kinerja OPD Pemko Pekanbaru ke depannya.
“Kita berharap pergeseran anggaran yang sifatnya tidak prioritas tidak terjadi lagi, kecuali hal dan situasi yang mendesak sebagaimana yang disampaikan tim Pansus,” tukasnya.
Terlepas soal itu, rapor atau catatan yang disampaikan oleh tim Pansus DPRD Kota Pekanbaru diharapkan jadi bahan evaluasi Pemko Pekanbaru, termasuk terkait penggunaan anggaran di masing-masing OPD.
Di mana DPRD Kota Pekanbaru berharap tidak ada lagi pergeseran anggaran dari yang sudah disepakati.
DPRD Kota Pekanbaru juga berharap kepada Pj Walikota bisa memperbaiki kinerja Pemko Pekanbaru kedepan.
“Kita berharap pergeseran anggaran yang sifatnya tidak prioritas tidak terjadi lagi, kecuali hal dan situasi yang mendesak sebagaimana yang disampaikan tim Pansus,” tambah Muhammad Isa Lahamid.
Menanggapi cacatan dari Pansus ini, Sekdako Pekanbaru Indra Pomi Nasution menyampaikan, pihaknya sudah mendengar secara langsung terkait beberapa catatan dan rekomendasi yang disampaikan tim Pansus dan anggota DPRD Kota Pekanbaru.
“Pada prinsipnya, ada catatan yang harus kita perbaiki dan jadi bahan evaluasi buat kita kedepannya,” katanya lagi. * (galeri)