MP, PEKANBARU – Bagian Keuangan diduga ”memborong” kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD (Sekwan) Kota Pekanbaru. Ini menjadi sorotan karena diduga menyalahi Perwako Pekanbaru Nomor 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi (Tupoksi) serta Tata Kerja.
”Kalau sebagian besar kegiatan dikerjakan Bagian Keuangan, lalu untuk apa dibuat Tupoksinya. Tupoksi itu sudah diatur peraturan dan perundang undang. Jangan sempat muncul kecurigaan di masyarakat ini adanya kepentingan Sekwan mengalihkan kegiatan itu ke bagian keuangan. Kalau semuanya bisa, karena dalihnya sudah diketahui Pj Wako dan pihak Inspektorat, nanti Sekwan bisa saja menerbitkan surat tanah!” tukas Hasanul Arifin, Ketua DPD LSM Gerakan Pemantau Aparatur Negara (Gempur) Riau kepada Medium Pos, Selasa (14/6/2022).
Aktivis yang dikenal kritis menyoroti kinerja legislatif dan eksekutif Kota Pekanbaru ini membeberkan; Beberapa kegiatan yang kini diambil alih Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru di antaranya ; Penyediaan Bahan Logistik Kantor senilai Rp.465.380.000,- , Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan senilai Rp.758.617.362,- Kegiatan ini tahun tahun sebelumya masuk dalam pos Bagian Umum.
Tidak itu saja, layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD. Di antaranya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD i Rp. 1.159.916.500, serta Pelaksanaan ”medical check-up” DPRD senilai Rp. 249.230.600.
Di sampingi itu, ada juga kegiatan publikasi dan dokumentasi DPRD Kota Pekanbaru senilai Rp 9.514.624.320,- dan penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi senilai Rp. 7422.714.940,-. Sebelumnya kegiatan ini merupakan Bagian Protokol dan Publikasi.
Plt Sekwan DPRD Kota Pekanbaru Baharuddin yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp (WA) terkait permasalah ini, enggan memberikan jawaban.
Padahal di nofikasi WA terlihat konfirmasi itu sudah dibaca yang bersangkutan. * (DW Baswir)