MP, PEKANBARU – Dualisme kepengurusan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Pekanbaru memunculkan kerisauan di kalangan generasi muda atau kaum milenial. Salah satunya disampaikan Poros Pemuda dan Mahasiswa Melayu Riau.
Lewat siaran pers yang diterima Medium Pos, Rabu (6/10/2021), Alma Khairi Ketua Presedium Poros Pemuda dan Mahasiswa Melayu Riau menyatakan hajatan Musdalub LAMR Kota Pekanbaru, Senin (04/10/2021) lalu, justru menimbulkan”Hegemoni Instabilitas”, sebagai bentuk proses berkelanjutan pembentukan dan penggulingan keseimbangan yang tidak stabil, tidak berkeadilan, tidak beretika antara kepentingan-kepentingan kelompok yang berkuasa hadir.
“Hal ini potensi munculnya konflik horizontal maupun vertikal karena sangat terbuka kemungkinan munculnya kelompok yang merasa didzalimi,” ucapnya.
Alma Khairi mengaku prihatin dengan pola-pola yang dipertontonkan. Pola-pola yg merusak nilai tradisi Melayu yang mengedepankan etika dan agama.
”Ada asumsi dan persepsi tersendiri, bahwa Musdalub LAM Kota Pekanbaru sengaja diciptakan demi melanggengkan kepengurusan LAM Riau yang akan habis masa kepengurusannnya pada 2022 mendatang,” tukasnya.
Di samping itu, katanya lagi, sangat kentara dan bernuansa sarat kepentingan baik secara politik maupun ekonomi. Kepentingan politik dapat digaris bawahi, sebagai bentuk status quo kepengurusan LAM Riau sekarang yang akan habis masa jabatan tahun 2022.
Seperti diketahui, Senin (04/10/2021) lalu, Datuk Rizaldi Putra, MBA resmi dilantik menjadi Ketua Dewan Pimpinan Harian LAMR Kota Pekanbaru melalui Perhelatan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub). Lalu ada juga LAMR Pekanbaru di bawah kepemimpinan Datuk Muspidauan, SH, MH. * (DW Baswir)