MediumPos
Untuk Ummat Kami Sampaikan

Kejari Pekanbaru Diminta Tindaklanjuti Tuntutan Pendemo Terkait Dugaan Korupsi PAD Parkir Dishub

MP, PEKANBARU – Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) diminta untuk menindaklanjuti aspirasi pengunjurkasa dari Perkumpulan Mahasiswa Pejuang Keadilan (PMPK) Riau yang menuntut aparat penegak hukum (APH) bersangkutan mengusut dugaan korupsi di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru.

Pasalnya, kendati tarif parkir sudah naik 2 (dua) kali lipat dari tarif sebelumnya, namun penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak ikut naik secara signifikan.

”Menyampaikan aspirasi di muka umum dilindungi pemerintah. Yang menjadi titik masalahnya, aspirasi yang disampaikan adik adik mahasiswa dari PMPK Riau itu mesti direspon dan ditindaklanjuti oleh APH, terutama pihak Kejari Pekanbaru,” kata Rizaldy Azhar, mantan aktivis yang kini memimpin organisasi sayap partai politik (parpol) di Provinsi Riau kepada sejumlah wartawan, Senin (26/12/2022).

Ditambahkan pria yang akrab disapa Eed ini, apalagi apa yang disampaikan adik adik mahasiswa itu sudah menjadi konsumsi publik. ”Jadi kalau memang ada unsur pidananya dalam kasus ini, pihak APH, khususnya penyidik Kejari Pekanbaru, harus menindaklanjuti,” sarannya.

Seperti diketahui, Jumat (23/12/2022) lalu, massa pengunjukrasa dari PMPK Riau melakukan aksi damai di kantor Kejari dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru. Ketika itu, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Athla dalam orasinnya menyampaikan aspriasinya, antara lain;

1. Mendesak Pj Walikota Kota Pekanbaru untuk segera mencopot Kepala Dinas Perhubungan dan KA UPT Parkir Kota Pekanbaru karena gagal mengoptimalkan pemasukan daerah dari sektor retribusi parkir.

2. Meminta pertanggungjawaban Kadishub dan Kepala UPT Parkir terkait tidak adanya kenaikan yang signifikan pasca dinaikannya tarif parkir, karena dilihat ini sudah menjadi salah satu faktor kurangnya PAD dari jasa parkir dan tidak adanya transparansi kepada masyarakat kemana dana tersebut disetorkan.
”Mengapa PAD disetorkan ke Bank BRI? Padahal ada BPR Pekanbaru yang sama-sama diketahui bahwa itu merupakan milik Pemerintah Kota Pekanbaru,” kata Atlha dalam orarinya, saat itu.

Menanggapi apa yang menjadi aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam PMPK Riau, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pekanbaru Yuliarso yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp (WA) belum memberikan jawaban. * (DW Baswir)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.