MP, PEKANBARU – Dinilai kurang sosialisasi, program pemerintah terkait perallihan atau migrasi televisi (Tv) analog ke digital atau Analog Switch Off (ASO) menghadapi banyak masalah atau kendala.
Hal itu terungkap dalam Diskusi Publik Cacatan Pelaksanaan Pelaksanaan ASO di lantai 3 kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau, Rabu siang (7/12/2022).
Ketua Komisi I DPRD Riau Eddy Moh Yatim menghimbau masalah ini mestinya secepatnya diselesaikan agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
Dari catatannya, permasalah ASO ini menjadi banyak kendala karena kurangnya sosialisasi dari instansi terkait, dalam hal ini Kominfo. Selain itu, masih ada ditemukan sejumlah kendala teknis.
”Seperti di beberapa kabupaten dan kota di Riau, spektrum frekuensinyanya sudah ada, tetapi STB (Set Top Box), alat untuk menangkap siaran digital tidak ada. Lalu ada daerah yang mendapat bantuan STB, hingga belasan ribu unit, seperti di Kepulauan Meranti, tetapi tower atau pemancar frekwensi digitalnya belum tersedia,” bebernya.
Sehingga, kata politikus Partai Demokrat Riau ini, penyaluran STB gratis untuk masyarakat di kabupaten dan kota, terutama daerah yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia itu.
Akhirnya masyarakat di daerah perbatasan, atau Pulau Terluar menggunakan peratalan STB TV digital untuk menangkap siaran siaran dari negara jiran tersebut.
”Jadi jangan salahkan masyarakat Riau yang di perbatasan atau Pulau Terluar itu lebih mengenal Perdana Menteri Dato’ Anwar Ibrahim ketimbang Presiden Jokowi,” tukasnya.
Terkait program pembagian STB Tv digital gratis ini, juga menimbulkan keluhan dari pemerintah daerah kabupaten dan kota di Riau. Pasalnya, pemerintah melalui Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika, Red) hanya memberikan unitnya, tetapi tidak disertai pembelian tiang, antena dan biaya pasang.
”Jadi jangan sampai, ini menjadi beban tambahan keuangan bagi pemerintah daerah,” kata salah seorang Kepala Dinas Kominfotik di Riau. * (DW Baswir)