MediumPos
Untuk Ummat Kami Sampaikan

Sengketa Lahan Bersertifikat di Dayun-Siak, Menteri ATR/BPN: Akan Kita Selesaikan!

MP, PEKANBARU – Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto berjanji akan menyelesaikan persoalan sengketa lahan di Riau, termasuk konflik lahan di Desa Dayun, Kabupaten Siak yang baru-baru ini terjadi.

Hal itu disampaikannya dalam kunjungan kerjanya di Riau, kemarin (16/2/2023).

Menurut dia, Kementerian Agraria akan menuntaskan sengketa lahan antara warga pemegang Sertifikat dengan perusahaan.

“Kita bicarakan penyelesaian masalah-masalah lahan di Provinsi Riau. Yang tentunya permasalahan itu ada di beberapa kementerian dan lembaga. Akan kita selesaikan (sengketa tanah masyarakat yang bersertifikat dengan perusahan, Red). Apabila sudah bersertipikat, benar-benar jaga tanahnya dengan baik,” kata Hadi Tjahjanto.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menegaskan, apabila ada mafia tanah yang berani macam-macam, maka pihaknya akan melakukan penegakan hukum.

“Kalau berani-berani nggak tiarap, mari… Ada Kapolda, ada Danrem, ada Danlanud, Kejati dan Kejari. Keempat pilar ini akan mengejar mafia tanah yang main macam-macam,’’ tegasnya.

Kepada Gubernur Riau, Menteri ATR/BPN berjanji akan konsen di situ juga menyelesaikan permasalahan tanah. Karena dia yakin masyarakat menunggu mendapatkan haknya, dan ATR/BPN akan terus bekerja untuk rakyat.

Hadi Tjahjanto menambahkan, saat dia menjabat sebagai Menteri ATR/BPN, dirinya dibebankan oleh Presiden Jokowi tugas penting di antaranya, pertama, segera selesaikan sertifikasi tanah dengan target 126 juta bidang di seluruh Indonesia.

Kedua, selesaikan sengketa dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia, baik itu yang tumpang tindih dengan perusahaan sawit dan selesaikan tumpang tindih dengan tanah-tanah milik pemerintah.

Konflik melibatkan pemilik lahan bersertifikat dengan perusahaan yang mengklaim lahan tersebut di bawah penguasaannya. Akibatnya, telah terjadi pertumpahan darah, di mana warga pemilik sertifikat sah yang dikeluarkan BPN Siak. Tetapi mereka berusaha mempertahankan lahannya hingga titik darah penghabisan.

Sedangkan perusahaan tetap bersikukuh bahwa lahan itu adalah di bawah penguasaannya, walaupun hingga saat ini belum mengantongi izin Hak Guna Usaha (HGU). Perusahaan melalui Pengadilan Negeri Siak juga telah mengeksekusi lahan tersebut pada Desember 2022 lalu.

Berkaca pada permasalahan ini, tentu tidak sejalan dengan misi Menteri ATR/BPN bertekad menyelesaikannya. Semenjak menjabat Menteri ATR/BPN, Hadi bertekad akan menyelesaikan target sertifikasi tanah 126 juta bidang, menyelesaikan tumpang tindih lahan dengan perusahaan sawit dan menumpas mafia tanah yang telah menyengsarakan masyarakat.

Terpisah, salah satu pemilik lahan di Desa Dayun, Siak, M Dasrin Nasution meminta agar Menteri Hadi Tjahjanto dapat memberikan solusi terkait permasalahan warga pemilik lahan yang bersertifikat dengan perusahaan sawit.

“Mudah-mudahan Bapak Menteri dapat mendengarkan derita kami yang sudah lama berkonflik dengan perusahaan ini. Karena Sertipikat kami dikeluarkan secara sah oleh BPN, belum pernah dibatalkan. Sikat saja mafia tanah ini Pak Menteri,” tuturnya.

Bicara soal lahan yang bersertifikat, sesuai aturan hukum, apabila dalam izin lokasi yang diberikan kepada perusahaan ada lahan milik warga, maka lahan tersebut harus di-enclave (dikeluarkan). Selain itu, sertifikat milik warga tidak bisa serta merta dikesampingkan, karena itu merupakan hak tertinggi yang diberikan BPN.

Ahli Hukum Pidana Forensik Independen, Dr Robintan Sulaiman SH MH MA MM CLA pernah menjelaskan terkait kedudukan Sertifikat Hak Milik (SHM). Kata dia, tidak ada satupun yang bisa membatalkan Sertifikat, bahkan oleh Presiden sekalipun. Tapi, ada dua cara yang dapat membatalkannya.

Pertama, BPN itu sendiri dan di-PTUN-kan. ‘’Jadi selama orang itu ada Sertifikat, itu haknya dilindungi. Jadi dia itu harus clear dan ada lagi yang di-enclave,” tegasnya.* (rls/Ryan Ferdinan)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.