MP, PEKANBARU – Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun diminta mengusut tuntas pemotongan gaji tenaga harian lepas (THL) di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani, yang terletak di Jalan Garuda Sakti Pekanbaru. Diperkirakan jumlah THL di rumah sakit milik pemeirntah Kota Pekanbaru itu mencapai 600-an lebih.
”Sistem rekrutmennya seperti apa, koq tenaga harian lepasnya lebih dari 600 orang. Kalau jumlah ini benar, berarti telah terjadi pemborosan anggaran yang sangat besar,” kata Romi Frans, Sekjen DPP Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (SPKN) kepada wartawan, Jumat (25/11/2022).
Ditambahkannya, seharusnya pihak RSD Madani dalam perekrutan atau pengadaan THL, menyesuaikan dengan Analisa Beban Kerja ( ABK ) serta hasil uji kompetensi.
Tetapi uji komptensi itu diduga tidak benar benar dilakukan. Sistem rekruitmen pegawai non PNS yang berlangsung pada tahun 2021 dan 2022 diduga terjadi ”kongkalikong”. Jumlah THL yang boleh dikatakan ”gemuk” untuk sebuah organisasi rumah sakit i tu disebabkan adanya pemindahan beberapa orang beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti dari Bapenda, BPMPST serta ”titipan” oknum pejabat legislatif dan eksekutif Kota Pekanbaru.
”Itu sudah menjadi rahasia umum. Sehingga telah terjadi dugaan mal administrasi yakni tidak mengaju pada Petaturan Daerah (Perda) kota Pekanbaru Nomor : 222 tahun 2020,tentang penerimaan pegawai non PNS di RSD Madani tersebut.
Sayangnya, Pj Walikota Pekanbaru Muflihun maupun Direktur RSD Madani Pekanbaru Arnaldo Eka Putra saat dikonfirmasi melalui telepon maupun pesan WhatsApp memilih untuk ”membisu”. * (DW Baswir)