MediumPos
Untuk Ummat Kami Sampaikan

WALHI Riau Nilai Perpu Ciptaker “Putih”-kan Sawit Perusahaan dan Tuan Tanah di Hawasan Hutan

MP, PEKANBARU – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Riau menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja (Ciptaker) malah akan mengakselerasi stimulus kebijakan “pemutihan” perkebunan kelapa sawit milik perusahaan dan tuan tanah di kawasan hutan.

Pendapat itu dikemukakan Direktur Eksekutif WALHI Riau Even Sembiring dalam siaran pers yang diterima Medium Pos, Ssnin (9/1/2023).

“Penerbitan Perppu Nomor 2 tahun 2022 ini tidak hanya bertentangan dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya tetapi juga menunjukkan kondisi ketiadaan partisipasi rakyat. Secara khusus untuk Riau, Perppu ini akan mengakselerasi stimulus kebijakan pemutihan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan dan tuan tanah di kawasan hutan,” terangnya.

Even Sembiring menjelaskan salah satu masalah yang dimuat dalam UU Ciptaker adalah ketentuan Pasal 110A dan 110B terkait pemutihan kejahatan pelanggaran kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan.

Dua ketentuan tersebut memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha, termasuk di bidang perkebunan kelapa sawit, yang melakukan keterlanjuran usaha di Kawasan Hutan. Aturan yang sedari awal ditolak oleh kelompok masyarakat sipil masih dimuat dalam Perppu Nomor 2/2022.

Fakta ini kontradiktif dengan urgensi penerbitan perppu yang salah satunya menyebut dinamika perubahan iklim. Rumusan norma tersebut faktanya hanya menguntungkan perusahaan dan pekebun skala besar sekaligus memperparah kerusakan lingkungan hingga menaruh Indonesia di bawah ancaman krisis iklim.

Data Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera (P3ES) pada 2020 menyebut luas kebun kelapa sawit di Riau 4,17 juta hektare. Luas perkebunan kelapa sawit di Riau setara dengan 47,92 persen luas daratan Riau.

Data P3ES menidentifikasi kepemilikan 1,89 juta perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan, yaitu 308 ribu diindentifikasi milik korporasi, 50 ribu milik masyarakat dan 1,53 juta hektare belum teridentifikasi.

Data tersebut menggambarkan proses penyelesaian penguasaan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan melalui skema 110A dan 110B secara umum akan menguntungkan pekebun skala besar, khususnya perusahaan. Melegalkan kejahatan kehutanan sekaligus melanggengkan ketimpangan penguasaan ruang di Riau.
Prosesnyapun cenderung dilakukan secara tertup oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kajian WALHI pada 2019 memperlihatkan fakta mayoritas perizinan industri ekstraktif terbit pada tahun politik (satu tahun jelang Pemilu, pada tahun Pemilu dan satu tahun pasca Pemilu).

“Perppu ini akan membuka ruang lebar investasi, dari proses pemutihan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan, hingga potensi penerbitan izin lainnya yang menguntungkan korporasi jahat” tutup Even Sembiring. * (DW Baswir)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.